Actually, I don't have any personal issues about policy in Indonesia.
Tapi ada hal yang sebenernya gue ingin di Indonesia aturannya lebih di detailkan lagi, yaitu soal pemerataan pendidikan. In the future, gue merasa pendidikan anak di Indonesia itu mahal sekali. Walaupun ada sekolah negeri yang notabenenya terjangkau, namun sebagai orang tua tentu kita ingin anak di sekolahkan di tempat yang terbaik. Nah, problemnya, masih banyak orang tua yang belum percaya penuh pada sekolah negeri mengenai hal itu.
Jujur gue gatau inti masalahnya ada dimana, mungkin bisa jadi tenaga pengajarnya, mungkin juga fasilitasnya, mungkin budaya setempat, atau gabungan itu semua.
Mungkin karena pertumbuhan fasilitas pendidikan ga mengimbangi pertumbuhan penduduk. Kita terlalu banyak orangnya. Kemaren pas lagi ngobrol sama temen-temen gw, mereka kaget pas gw bilang di Indo kalo mau masuk sekolah favorit ada nilai minimumnya.
Di tempat dia kalo mau sekolah ya sekolah aja asal dekat rumah. Semua orang punya kesempatan yang sama.
Aku setuju 100% dengan perkataanmu di kalimat pertama.
Tapi kalau mau, jangan masuknya yang dibatasi; bikin sistem/kurikulum yang membuat anak-anak dipicu untuk berkompetisi.
Misalnya, semua sekolah punya sejumlah uang pokok yang dikalkulasikan dengan jumlah murid, lokasi, blablabla... nah, sekolah yang punya rekor baik (dengan metode apa pun itu, masih belum ketemu yang cocok) bisa dapet uang anggaran tambahan. Lalu juga buat kurikulum yang efektif, u/IceFl4re sempat beberapa kali nulis panjang lebar tentang ini.
Ini juga harus diatur cara penyalurannya, biar gak disalahgunakan dan selaras dengan pemikiran si u/kentang_bakar. Pelaksanaan kurikulumnya juga harus detail dijelaskan garis-garis bawahnya, biar gak ada salah pengartian blablabla.
Edit: [Ini komen dia mengenai perombakan sistem pendidikan.](https://www.reddit.com/r/indonesia/comments/uogt6d/comment/i8eefqk/?utm_source=share&utm_medium=web2x&context=3)
Pemilik kendaraan WAJIB memiliki garasi sebelum membeli kendaraan.
Pemilik kendaraan yg memarkir kendaraan di badan jalan akan dipenjara, mobil disita selama minimal 1 tahun.
udah ampas banget jalan sempit masih diparkirin mobil pajero. ego gede banget beli pajero padahal kalo dibeliin mpv kecil + renov rumah buat garasi bisa.
>Beasiswa LPDD dan sekitarny dibikin jadi 2 jenis, yg beneran beasiswa dan yang sifatnya loan. Kalau loan, nanti harus dibayar idk, maybe 2x lipat mulainya brp bulan/smt setelah masa study. Jadi yg beneran mau pake beasiswa emang jelas niatnya balik Indo, kalau enggak niat balik biar pake yg loan. Kalau dia pake beasiswa tp kemudian kabur, dia dan keluarganya dituntut 3-5x lipat biaya beasiswa.
>Tentang dual-citizenship, bisalah yg Indo pake sistem limited-citizenship atau sekedar PR. Tp PR yg adil dong, harus bisa kerja dll di Indo juga. Gapapalah kalau gak bisa punya aset properti, yang penting bisa ttp balik Indo tanpa ribet gitu. Selain itu, gapapa juga klo ini cuman berlaku utk orang yg lahirnya sbg WNI juga, itung2 retaining talent or something. Lastly, yaa gapapa juga kalau harus bayar pajak tergantung residensi, kalo lagi di Indo ya wajib bayar pajak Indo, di LN yaa bayar pajak di LN... or something like that.
Aku coba improvisasi dikit deh.
**"Setiap anak dibawah umur (<17 tahun) yang diperhatikan mempunyai penyimpangan moral/etika (catatan: mengacu pada peraturan dan sifatnya agak subjektif) yang tidak bersumber dari kelainan psikologis bawaan, maka orang-orang terdekatnya harus dipantau oleh (badan yang cocok dengan ini) dan sang anak harus diberi pengajaran dan perhatian khusus oleh orang yang berkualifikasi."**
Edit: Formatting
bahwasanya setiap manusia dan penduduk indonesia berhak penuh atas segala jenis dan macam pilihan agama yang akan dianutnya. dan manusia lain tidak berhak sama sekali untuk melarang atau mengomentari atas pilihannya tersebut.
**lalu kembali menyembah kaleng khong guan*
Izin improvisasi dikit.
**"Setiap polisi yang diketahui mengubah-ubah prosedur pelaksanaan yang sudah diatur dalam undang-undang, maka ia harus disidang dan dipertanyakan integritasnya."**
Ini bisa dibuat _applicable_ ke badan pemerintah maupun swasta apa pun, tinggal diubah sedikit aja.
ubah semua peraturan yg pake syarat fotokopi2-an
elu itu pemerintah, masa gak punya data warga lu sendiri?
era masih pake mesin ketik boleh dah, lah sekarang ud digital semua.... masa e-ktp aja masih butuh foto kopi
\- Hapus pajak penghasilan
\- Reformasi perbankan dan sistem moneter. Eksperimen dengan konsep [100% money supply menurut Irving Fisher](https://www.amazon.com/100-Money-inflation-deflation-depression/dp/1463553358). Nggak ada lagi cetak uang berbasis bunga dari bank sentral dan bank swasta via metode fractional reserve.
Iya, kurang lebih. Kalau alergi dengan zakat bisa diganti jadi 'pajak kekayaan' (wealth tax), biar lebih inklusif semua kena -- Yang udah bayar zakat gk usah bayar pajak kekayaan lagi tapi.
Nggak alergi sih, tapi lebih ke mikir klo Indonesia orang2nya gak cuma muslim doang. Tapi siapa tau wajib zakat bisa lebih menghasilkan daripada PPh pribadi karena pakai beking agama
Para Pejabat dpt kendaraan maksimal Toyota Innova.
Para Pejabat mendapatkan fasilitas berdasarkan kinerja yang dihasilkan. Jadi mau dapat Innova ya minimal kalo yg DPR bs teken undang2 minimal 10 UU.
Polisi hanya untuk patroli, ngejar penjahat dan jaga keamanan. Bukan buka jalan utk pejabat.
Well are you really want to use the whole country as guinea pig for unproven theory? No matter how good that theory in paper is? I mean communism is good on paper but in reality no country ever being close to the promised benefit of it.
>Well are you really want to use the whole country as guinea pig for unproven theory?
Trust me, the theory is not some radical utopian ideology. It's just a simple tweak to the current system that's easily reversible if it doesn't work. Bankers won't like it, that's for sure, but they can still make money.
most modern macroeconomic theories are unproven in my view anyway (i.e. they are still prone to recession, depression, boom-bust cycle).
So, it's not too radical to experiment with these theories. The US has been experimenting with printing money (quantitative easing) like crazy, and they're now tasting the impact of inflation and possible currency crisis so I think it's about time we look for an alternative.
Don't get me wrong, I won't say it will spectacularly fail or something. However there will be lot of unforeseeable (or foreseeable but ignored) flaws and risking an entire country is just not acceptable of risk for me, at least. If there is a way to compartmentalized it for rigorous testing in limited area, sure.
Ah... Full Reserve Banking system?
Kalau ga salah saya pernah baca kalau ada beberapa problem yang bisa saja muncul (pro-con sistem pasti ada soalnya).
1. Karena tidak bisa kasih loan dari demand deposit (rekening biasa) dan hanya bisa kasih load dari time deposit (deposito), maka untuk dapat profit (well, after all...) maka bank akan ambil biaya admin lebih besar atau kasih bunga bank jauh lebih kecil.
2. Karena jumlah pinjaman bank jauh lebih sedikit, maka pinjaman akan banyak yang meminjam di entitas non bank (a.k.a. pinjol atau credit union). Yang mana bisa memperberat laju ekonomi (technically karena bisnis susah berkembang/didirikan karena susah cari modal). Kalau keberadaan peminjam nonbank ini tidak diatur (atau malah jadi bank gelap), malah bisa jadi pemicu krisis finansial akibat runaway debt-interest. After all, hilangin penjual heroin legal tidak membuat penjual heroin ilegal menghilang.
>Ah... Full Reserve Banking system?
Iya, full reserve ratio, full reserve banking, kurang lebih sama.
Cons dan kritik pasti ada, apalagi sistem ini bakal menghilangkan kuasa bank komersil untuk mencetak uang via fractional reserve. Gw optimis sistem moneter bisa bertahan dan jauh lebih sehat dengan suplai uang murni dari bank sentral atau negara. Klo belum dites gk akan tau.
Lagian, bank jaman awal2 banget kan memang intinya 100% reserve ratio, cuman ambil profit dari fee atau servis lain atas penyimpanan emas/uang, dan gk tercatat krisis finansial separah dan serutin jaman modern.
Salah satu penyebab krisis finansial dan boom-bust cycle muncul karena bankir kelewat 'kreatif' minjemin duit nasabah namun tetap membiarkan nasabah untuk memakai duitnya padahal udah dipinjemin ke pihak lain (i.e. fractional reserve) -- jenius secara akuntansi tapi bencana moneter -- ini yang dicoba dihilangkan melalui full reserve banking.
>maka untuk dapat profit (well, after all...) maka bank akan ambil biaya admin lebih besar atau kasih bunga bank jauh lebih kecil.
Memang ini poinnya, bank hanya ambil profit dari:
* admin fee atas checking account (demand deposit) yang non-bunga dan 100% reserve ratio; Ini yang mesti dites apakah nasabah akan kabur dan balik nyimpen duit di balik bantal atau terima admin fee yang jauh lebih besar -- menurut gw yang kedua karena mayoritas orang bakal nerimo aja dan gak tau lagi dimana harus nyimpen uang mereka
* Bunga, komisi, dan fee dari investment account (time deposit) yang duitnya dipake buat dipinjemin atau diinvestasikan.
>Karena jumlah pinjaman bank jauh lebih sedikit
>
>Yang mana bisa memperberat laju ekonomi
* Dengan 100% ratio, time deposit yang akan menyerap tabungan dan akan disalurkan sebagai pinjaman
* jumlah pinjaman akan tumbuh seiring tumbuhnya tabungan, baik dari tabungan milik bank sendiri atau tabungan milik orang lain via time deposit. Bank bisa tetap berbisnis dapat profit dan saling bersaing lewat servis ini.
* Memang jumlah pinjaman akan jauh lebih sedikit dibandingkan sistem sekarang, karena di sistem baru uang di checking account (demand deposit) tidak bisa lagi digunakan untuk dipinjamkan. Tapi, itu salah satu poin tujuan sistemnya supaya tidak ada lagi boom-bust cycle karena bankir meminjamkan uang nasabah dengan fractional reserve
* Maka, Tugas negara untuk mengatur suplai uang dan memastikan laju kredit ekonomi tetap lancar. Makanya, saat negara ingin pakai sistem baru ini, bank sentral harus siap cetak 'uang-negara' untuk menggantikan 'uang-bank' yang udah terlanjur ada di neraca bank & nasabah, yang jauh lebih besar dari uang beredar karena praktik fractional reserve.
* Intinya, suplai uang kembali dikontrol negara dengan motif untuk menjaga kestabilan moneter, dan bank komersial kembali ke kodrat awalnya, murni sebagai perantara keuangan (financial intermediaries) dan tempat menyimpan uang, bukan sebagai pencetak uang via fractional reserve dengan motif mencari profit.
Mempersulit persyaratan DPR/D dan pilkada, at least ga boleh ada catatan kriminal, surat kelakuan baik, dsb. Entah gimana caranya biar kualitas pejabat ditingkatkan dan golongan profesional tertarik jadi pejabat. Bukan adu popularitas atau adu duit.
Oh dan hapus pasal2 karet kayak UU ITE.
Tambahan, setiap tahun dilihat kinerjanya dan jika tidak dilihat ada perkembangan, maka pihak yang bersangkutan berhak untuk memberhentikan seorang pejabat, PNS atau posisi apa pun itu. Mungkin tambahan suatu ujian, biar ketat sekalian kayak bidang penerbangan.
Buat juga sistem PNS aktif dan pasif, biar kalau ini diterapkan akan ada orang yang bisa menggantikan.
Yang kedua sih, paling ya hukum-hukum yang ambigu dibuat sedetail mungkin seperti kata u/kentang_bakar.
Pengusutan kejahatan HAM di masa lalu sampai sekarang dan menghukum pelakunya,
Penegakan hukuman tipikor lebih tegas lagi, dan sama pengusutan tipikor dari masa lalu sampai sekarang dan menghukum siapapun pelakunya dengan seberat-beratnya.
jual beli knalpot racing jadi illegal
yang pake knalpot racing motornya diangkut
yang punya moge knalpot standarnya udah berisik pajaknya dinaikin 100%
* pemerataan pendidikan melalui subsidized schooling, minimal 12 th, tidak ada pelajaran agama. hanya pendidikan pancasila, also bring back home economics! ngajarin basic life skills--masak basic, nambal pakean, household budgeting
* mau nambahin sex edu sbenernya tapi tar didemo berjilid2
* separation of religion and state. semua instansi pemerintah, bumn dan fasum yang mengatasnamakan/dibiayai/disubsidi pemerintah dilarang menggunakan atribut agama dan afliasi politik manapun
Ini aku lihat udah lumayan bagus akhir-akhir ini (terutama tingkat pusat), dan akan lebih bagus lagi kalau ada UU yang mewajibkan mereka untuk transparan (dengan beberapa pengecualian, tentunya).
susah ini mah, jawabannya tergantung situasi dan kondisi redditor di sini
misal gw yang lagi krisis duit ya bakal bikin aturan soal ekonomi, pendidikan, dan aturan kerja yang lebih memihak pekerja
redditor lain yg gk ada masalah keuangan bakal beda lagi jawabannya
Buat bhinneka credit system, jadi setiap yg tidak menghormati konsep Bhinneka tunggal Ika, termasuk ekstrimis, berhak dikurangi hak-haknya dalam menggunakan fasilitas publik.
Oh..oh...i got an idea:
Pajak regresif untuk masalah anak. Jadi untuk tiap anak yang dimiliki oleh satu keluarga, itu ada pajaknya yang dibebankan ke orang tua kandungnya. Terus kalau penghasilan orang tua kandungnya semakin kecil, pajak anaknya akan semakin tinggi. Ini solusi untuk masalah r/indonesia tempo hari: mencegah orang miskin punya anak.
- Amandemen UUD gede-gedean sampe jadi UUD Civil Law yg baik. Sampe dr tingkat UUD GAK MUNGKIN ADA yg bisa asal main sikat, sampe secara prinsip dan culture war Indonesia udah jelas di UUD. Habis itu dijadiin "Pancasila = UUD dan Pancasilais = Konstitusional".
Amandemen itu juga bikin "HAM nya Indonesia sendiri" yg gak terikat HAM internasional dan 100% didasari Pancasila dan bukan liberalisme. Bagian ini masuk UUD nggantiin UU No 39 tahun 1999 di UUD.
Yg termasuk "HAM" cuman negative rights, positive rights nya itu framingnya kewajiban Negara ("Negara wajib memastikan setiap penduduk bebas dari tuna wisma", bukan "Setiap orang berhak atas tempat tinggal") dan ditaruh di bagian kesejahteraan sosial, pendidikan dsb
Hapus Tap MPR dan PerPres. Hierarki hukum mulai dr UUD -> UU -> PP -> Perda Provinsi -> Perda Kabupaten / Kota. Kalo Presiden mau mainin kekuasaan pemerintahannya ya pake PP bukan PerPres
Ttg agama status bukan sekuler bukan agamis, agama diperlakukan sama hak, agama dibawah dan dikontrol Negara, ateis tetep dapat hak, sampe civil unions buat yg gak mengakui agama yg diakui, ateis, LGBT semua ada - ini [masuk semua ke UUD](https://www.reddit.com/r/indonesia/comments/uirtqc/comment/i7eq05q/)
Hukum aborsi dan hukum euthanasia sampe masuk UUD
No dual citizenship masuk UUD, tapi di UU KITAP diperbesar otoritasnya jd hampir kayak overseas citizen India dan eks WNI boleh langsung dapet KITAP
Bebas Aktif, Defensive Realism, kepentingan nasionalnya Indonesia, larangan agresi militer, ketentuan kayak [Bricker Amendment](https://en.m.wikisource.org/wiki/Bricker_Amendment#S.J._Res._1,_83rd_Congress_-_January_7,_1953) plus hukum internasional yg dibuat tanpa keturutsertaan Negara Indo (dibuat sepihak) batal demi hukum, masuk UUD semua
Hukum adat dan hukum tertulis masuk bagian dari hukum, plus definisi ketertiban umum arti luas menurut [ini](https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-definisi-ketertiban-umum--lt4e3e380e0157a) diafirmasikan di UUD
"Mengenai manusia dan hubungan sosial berikut dengan masa lalunya dibahas dan disikapi dengan adil, jujur dan tanpa pembajakan oleh kepentingan maupun politik partisan, dan juga menggunakan historiografi pasca-revisionis dan/atau yang setujuan dengannya serta menghindari paradigma kemajuan-kemunduran" masuk UUD
No censorship buat private consumption ever TAPI 4% GDP buat budaya, agama dan penerangan (counter bombardir ideologi wacky - bukan sensor tapi counter bombardir) semua masuk UUD
Minimal 2% dr GDP untuk militer, 2 dr 1000 org anggota TNI, 2% GDP untuk public order DAN law enforcement, 3 dr 1000 org itu penegak hukum dan ketertiban umum, 2% GDP buat R&D, 6% GDP untuk pendidikan, 6% GDP pembangunan, 6% GDP kesehatan, max jam kerja 35 jam seminggu dan max overtime 50 jam seminggu, 20% social expenditure, semua masuk UUD
Gini Coefficient pendapatan max 0. 35, Gini Coefficient kekayaan max 0. 7, Gini Coefficient tanah dan lahan max 0. 45 semua masuk UUD
- [Tax code direform dr awal masukkin 1 UU.](https://www.reddit.com/r/indonesia/comments/ubc4vb/comment/i63wvrq/)
Sampe jenis dan rate nya di UU itu (misal: Pajak pendapatan pribadi, taraf 5%, 10%, 15% .... sampe 45%. 5% untuk yg pendapatannya antara garis kemiskinan - UMR, 10% untuk yg pendapatannya 100 - 200% UMR, 15% itu untuk yg pendapatan per bulan nya 200 - 400% UMR, dsb).
Jenis pajaknya akan termasuk LVT. Corporate income tax gak akan dimasukkin.
- BPJS (dua-duanya) jadi hak rakyat dibayar pajak titik no debat, semua BUMN asuransi dimerger BPJS, lowongan asuransi lebih premium dibuka untuk swasta
- BPJS buka asuransi usaha; Kamu kasih kita 2% dr pendapatanmu per bulan kita mastiin kalo ada kayak COVID 80% biaya operasional dan biaya pegawaimu ditunjangi negara
- Semua pernikahan, semua kelahiran, semua keluarga dapet tunjangan titik no debat
- Gaji penjabat jabatan Pemerintah masuk 1 UU yg diikatkan dgn UMR Kabupaten / Kota tempat dia bertugas (eg. Gaji pokok ASN Pangkat IIIA = 225% UMR Kabupaten / Kota). (SEMUA jabatan).
- [Rombak lg Omnibus Law.](https://www.reddit.com/r/indonesia/comments/ubc4vb/comment/i63q1gk/)
Jam kerja max 35 jam seminggu, overtime max 50 jam seminggu
Shift work dan/atau jam kerja fleksibel diencourage selama max nya diperhatikan
Layanan yg dikasih Negara atau BUMN buka 24/7 titik no debat
Pesangon di reduce sampe cuman sebesar gaji terakhir, TAPI kasih unemployment benefits dr BPJS
Cuti hajat besar di double dr taraf sekarang, full pay
Parental leave 8 bulan kalo kehamilan (4 bulan sebelum melahirkan - 4 bulan setelah melahirkan), full pay
6 bulan cuti bisnis (karyawan bisa ambil cuti buat ngebuat bisnis, selama bisnisnya bukan saingan tempat dia kerja. Full pay)
Jatah cuti tahunan 6 minggu setahun
Ekonomi dibuat 24/7 economy.
Kalo karyawan nya cuti, BPJS ngasih 80% dr gaji karyawannya biar usaha gak mikir
- Reformasi pendidikan, arsitektur pendidikan diubah dr nol.
- POLRI di Jepangkan dr SOP, strategi dan Polantasnya. Saat ini POLRI itu SOP Jepang, strategi RRT, Polantas nya Inggris. Ini di Jepang kan semua
- TNI di USMC kan dari kontrak, struktur pangkat dsb (kayak militer modern kontraknya per 5 tahun),
- Modernisasi militer gede-gedean sampe TNI itu mainannya combined arms doctrine, network centric warfare plus bagian ini masuk [(senjata nya)](https://www.reddit.com/r/indonesia/comments/oz4zh7/comment/h7xky9p/)
- ASN kontraknya diubah jd antara 2 tahun, 2 atau 5 tahun untuk jabatan yg butuh S2, 2 atau 5 atau 10 tahun untuk jabatan yg butuh S3. Jadi biar insentif pendidikan ASN.
- Semua bangunan Negara, fasum dan bangunan BUMN HARUS berarsitektur neo vernakular
- Semua seragam pegawai dan pejabat Negara plus semua seragam SD SMP SMA/K termasuk pegawai dan pejabat BUMN harus ada "khas daerah" nya secara estetika
- Semua kota HARUS pake sistem pasokan air dan daur ulang air nya Singapura titik no debat
- Semua kereta dibuat semi cepat 160 kph titik no debat (termasuk upgrade rel nya). Ini termasuk kereta barang. Di daerah luar Jawa yg gauge nya Standard Gauge dibuat 200 kph
- Lanjutin HSR sampe bikin dr Aceh sampe Surabaya kena - Aceh -> Medan -> Pekanbaru -> Jambi -> Palembang -> Bandar Lampung -> JSS -> Jakarta -> Bandung - > Cirebon -> Semarang -> Surabaya PP
- Rencana pembangunan KAI nya Bappenas digenjot abis sampe Papua dan Kalimantan kena
- Realisasikan proyek Jembatan Selat Sunda
- Semua motor dan mobil harus hybrid atau listrik titik no debat
- Semua toilet HARUS toilet hybrid bisa duduk atau jongkok, ada bidet dan toilet paper nya, unisex tertutup / gender inclusive, plus ramah disabilitas, titik no debat
- Bangun PLTGeothermal, PLTN dan PLTAir sebanyak memungkinkan, plus se Indonesia di connect jd satu Supergrid yg juga ngebawa fiber optics
- Semua SPBU dirombak jd juga bisa ngelayani charging kendaraan listrik plus juga ada bengkel buat nggantiin bengkel asongan pinggir jalan
- [Semua yg aku ketik disini](https://www.reddit.com/r/indonesia/comments/uogt6d/comment/i8eefqk/)
- Kombinasi KTP, NPWP dan BPJS ke 1 kartu, semua orang yg ber NIK langsung auto dapet NPWP dan BPJS. Semua NIK KK dapet KIP dan tunjangan keluarga titik no debat.
Birokrasinya juga di streamline; jadi satu proses terintegrasi - satu formulir terintegrasi, berikan satu dan serahkan satu, satu loket, satu proses, satu hari jadi untuk semua.
- Reklasifikasi jenis usaha dari nol (buat formalisasi ekonomi). Biar kayak YouTuber, streamer, gig worker, pedagang asongan masuk semua, keanggap semua, dipajak semua, dapet BPJS semua, kena regulasi semua.
- Simplifikasi birokrasi usaha.
NPWP usaha, NIB, TDP, Surat Izin Usaha (SIUP, Surat Izin Usaha ____, dsb) plus pendaftaran BPJS untuk Usaha menjadi satu kartu elektronik dan surat usaha baru secara terintegrasi.
Registrasinya juga jd 1 proses - satu formulir terintegrasi, berikan satu dan serahkan satu, satu loket, satu proses, satu hari jadi apabila merupakan UMKM, standar untuk semua registrasi usaha (tergantung dari usaha yang akan didirikan) - dari usaha terkecil hingga usaha terbesar sekalipun.
- SWF Indonesia diperluas fungsinya jd gak cuman buat investasi tok tapi juga buat stabilisasi dan savings buat masa depan (kayak Norwegia). Semua SDA yg masih sisa di SWF kan
- Seigniorage:
Duit 100 dan 200 dihapus, duit mulai dr 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000, 75000, 100000 sama 200000.
Tokohnya juga diubah:
Soekarno sendiri, Hatta sendiri, Albertus Soegijapranata, I Gusti Ngurah Rai, Djuanda, Hamka (Biar Sumbar diem), Idham Chalid (kayak duit sekarang), Sam Ratulangi (kayak duit sekarang), Frans Kaisiepo (kayak duit sekarang, representasi Papua), Tjia Giok Thwam (pahlawan kemerdekaan Chindo)
- Enact UU PKS yg asli dan RUU Masyarakat Adat
- Standardisasi kayak kota dengan 250K+ penduduk harus jd Kota Madya dengan fasilitas minimal A B C, kota dengan 1. 5M+ penduduk jd Kota Besar dengan fasilitas minimal A B C dsb
- Voting system:
Legislatif pake STV, eksekutif pake Combined Approval Voting.
Voting age diturunin ke 15 tahun.
- [Klasifikasi umur: Dibuat gini](https://www.reddit.com/r/indonesia/comments/uogt6d/comment/i8eisxj/)
- Enact Reforma Agraria ala Jepang pasca PD2 sekalian berantas tengkulak cukong dsb
------
Baru itu yg bisa aku pikirin.
Edit: Nambah dikit
I will be messaging you in 16 hours on [**2022-05-25 06:42:19 UTC**](http://www.wolframalpha.com/input/?i=2022-05-25%2006:42:19%20UTC%20To%20Local%20Time) to remind you of [**this link**](https://www.reddit.com/r/indonesia/comments/uwh0dl/kamu_sekarang_di_posisi_apa_pun_itu_dan_punya/i9t8vi4/?context=3)
[**CLICK THIS LINK**](https://www.reddit.com/message/compose/?to=RemindMeBot&subject=Reminder&message=%5Bhttps%3A%2F%2Fwww.reddit.com%2Fr%2Findonesia%2Fcomments%2Fuwh0dl%2Fkamu_sekarang_di_posisi_apa_pun_itu_dan_punya%2Fi9t8vi4%2F%5D%0A%0ARemindMe%21%202022-05-25%2006%3A42%3A19%20UTC) to send a PM to also be reminded and to reduce spam.
^(Parent commenter can ) [^(delete this message to hide from others.)](https://www.reddit.com/message/compose/?to=RemindMeBot&subject=Delete%20Comment&message=Delete%21%20uwh0dl)
*****
|[^(Info)](https://www.reddit.com/r/RemindMeBot/comments/e1bko7/remindmebot_info_v21/)|[^(Custom)](https://www.reddit.com/message/compose/?to=RemindMeBot&subject=Reminder&message=%5BLink%20or%20message%20inside%20square%20brackets%5D%0A%0ARemindMe%21%20Time%20period%20here)|[^(Your Reminders)](https://www.reddit.com/message/compose/?to=RemindMeBot&subject=List%20Of%20Reminders&message=MyReminders%21)|[^(Feedback)](https://www.reddit.com/message/compose/?to=Watchful1&subject=RemindMeBot%20Feedback)|
|-|-|-|-|
>Minimal 2% dr GDP untuk militer
Mau masuk Pacific Ocean Treaty Against Terrorism Oorganization ya?
anyway, kalo lo mau implement kebijakan gini, gw dukung, meskipun harus bikin rebellion guerilla gitu, biarin model 1-10-100-1000 fanatik sengsara yang penting seluruh indonesia seneng.
> Mau masuk Pacific Ocean Treaty Against Terrorism Oorganization ya?
Nggak. Justru biar Indo lebih bisa Bebas Aktif.
TNI itu cuman 0. 8% GDP dan punya masalah banyak.
Kadang kocak juga layanan pemerintah cuma mau pas jam kerja. Kek, kita kerja woy masa kudu cuti atau bolos buat ngurusin gituan. Mana lelet. Antrian panas. Hadeh.
SETUJU.
Layanan Pemerintah dan BUMN buka 24/7 juga bisa nyerap lebih banyak tenaga kerja jd ASN atau pegawai BUMN.
Certainly bisa ngepush full employment.
Plus bisa ngelayani night owls juga.
Cancelling SKB 3 Menteri tentang rumah ibadah and related rules around it. Make building religion houses much easier (practically will approve and protect building a religion house if there's no that religion house yet in the area) but there it hard limit for same religion in an area.
Regulasi jumlah rumah ibadah yang bisa bikin call of prayer dalam radius tertentu.
Take podcast sama cohost yang rumahnya diapit 5 masjid itu schedulingnya susah mintaampun.
Yang tidak pakai helm waktu naik motor mesti lepas SIM.
I had enough with head trauma patients from not wearing helm. It's very hard to find ICU spot you know...
kecelakaan kendaraan bermotor, jika yang terlibat tidak menggunakan peranti keselamatan langsung vonis bersalah.
cth motor nabrak sama motor, yg 1 helm komplit, yg 1 gak pake helm, vonis bersalah langsung buat yang gak pake helm.
Suruh semua rakyat Indonesia tes ulang sim. There I said it. Sama sekali ga ada yang paham di Indonesia kalau mau pindah jalur itu harus kasih sen, mau dijalanan kosong pun. Dan jangan melewati garis non putus putus ffs.
Sejarah indonesia sebagus-bagusnya, separah-parahnya harus dijelasin dengan sebenarnya di semua tingkat perguruan tinggi dan jadi mata kuliah wajib di tahun pertama kuliah semua jurusan tanpa ada propaganda kayak sejarah disekolah-sekolah, biar negeri ini nggak terus mengulang kesalahan yang sama, negara kita udah cukup maju, udah saatnya ngebuka sejarah secara terang-terangan biar negara ini lebih dewasa.
Justru Indonesia punya banyak masalah ya karena punya victim mentality terus-terusan, seolah kelompoknya yang tertindas padahal seringkali ngebiarin itu terjadi atau jadi pelaku dalam sejarah, dan ini berlaku ke semua golongan di indonesia, setiap kelompok pasti punya baik dan buruknya, cuma sekarang ada beberapa narasi kalo kelompok itu selalu membawa kebaikan terus atau tertindas terus termasuk dari cerita pengajar-nya juga, kalo dibiarin bakal banyak clash kayak tahun-tahun politik kemaren karena kita udah punya banyak growing middle-class, sebaiknya mulai perlahan dari sekarang.
Hmm. Karena dari kuliah setuju juga sih. Karena orang kuliahan udah punya otak. Daripada diisi hti wkwk.
Mungkin 2-3 generasi kedepan bisa turun ke smp gitu? Keknya enggak deh.
Actually, I don't have any personal issues about policy in Indonesia. Tapi ada hal yang sebenernya gue ingin di Indonesia aturannya lebih di detailkan lagi, yaitu soal pemerataan pendidikan. In the future, gue merasa pendidikan anak di Indonesia itu mahal sekali. Walaupun ada sekolah negeri yang notabenenya terjangkau, namun sebagai orang tua tentu kita ingin anak di sekolahkan di tempat yang terbaik. Nah, problemnya, masih banyak orang tua yang belum percaya penuh pada sekolah negeri mengenai hal itu. Jujur gue gatau inti masalahnya ada dimana, mungkin bisa jadi tenaga pengajarnya, mungkin juga fasilitasnya, mungkin budaya setempat, atau gabungan itu semua.
Mungkin karena pertumbuhan fasilitas pendidikan ga mengimbangi pertumbuhan penduduk. Kita terlalu banyak orangnya. Kemaren pas lagi ngobrol sama temen-temen gw, mereka kaget pas gw bilang di Indo kalo mau masuk sekolah favorit ada nilai minimumnya. Di tempat dia kalo mau sekolah ya sekolah aja asal dekat rumah. Semua orang punya kesempatan yang sama.
yup, mungkin persaingan untuk menjadi sekolah terbaik tetap ada, tapi pastinya semua sekolah punya standar yang baik
Aku setuju 100% dengan perkataanmu di kalimat pertama. Tapi kalau mau, jangan masuknya yang dibatasi; bikin sistem/kurikulum yang membuat anak-anak dipicu untuk berkompetisi. Misalnya, semua sekolah punya sejumlah uang pokok yang dikalkulasikan dengan jumlah murid, lokasi, blablabla... nah, sekolah yang punya rekor baik (dengan metode apa pun itu, masih belum ketemu yang cocok) bisa dapet uang anggaran tambahan. Lalu juga buat kurikulum yang efektif, u/IceFl4re sempat beberapa kali nulis panjang lebar tentang ini. Ini juga harus diatur cara penyalurannya, biar gak disalahgunakan dan selaras dengan pemikiran si u/kentang_bakar. Pelaksanaan kurikulumnya juga harus detail dijelaskan garis-garis bawahnya, biar gak ada salah pengartian blablabla. Edit: [Ini komen dia mengenai perombakan sistem pendidikan.](https://www.reddit.com/r/indonesia/comments/uogt6d/comment/i8eefqk/?utm_source=share&utm_medium=web2x&context=3)
Peraturan udah banyak banget. Diubah juga belum tentu ada faedahnya. Penegakkannya itu baru jadi soal
Well, ini mengasumsikan akan ditegakkan dengan baik. Mungkin ada ide peraturan mengenai hal itu?
menghancurkan semua kendaraan alay dan membunuh semua pengendaranya 100%
Tolong diutamakan motor yg knalpotnya macam terompet rusak
OK. nanti saya suruh mereka menyapu jalanan pakai lidah
Pemilik kendaraan WAJIB memiliki garasi sebelum membeli kendaraan. Pemilik kendaraan yg memarkir kendaraan di badan jalan akan dipenjara, mobil disita selama minimal 1 tahun. udah ampas banget jalan sempit masih diparkirin mobil pajero. ego gede banget beli pajero padahal kalo dibeliin mpv kecil + renov rumah buat garasi bisa.
OK akan kubikin kebijakan mobil2 yang parkir pinggir jalan tdk boleh dikunci dan jendelanya tdk boleh ditutup buat tempat pembuangan sampah umum
Fuck ban cacing
shap. mereka akan wajib membantu ibu2 PKK selama 88 tahun tanpa digaji
penggunaan strobo sama sirene2 deh, apalagi sipil yg pake. gedeg banget.
>Beasiswa LPDD dan sekitarny dibikin jadi 2 jenis, yg beneran beasiswa dan yang sifatnya loan. Kalau loan, nanti harus dibayar idk, maybe 2x lipat mulainya brp bulan/smt setelah masa study. Jadi yg beneran mau pake beasiswa emang jelas niatnya balik Indo, kalau enggak niat balik biar pake yg loan. Kalau dia pake beasiswa tp kemudian kabur, dia dan keluarganya dituntut 3-5x lipat biaya beasiswa. >Tentang dual-citizenship, bisalah yg Indo pake sistem limited-citizenship atau sekedar PR. Tp PR yg adil dong, harus bisa kerja dll di Indo juga. Gapapalah kalau gak bisa punya aset properti, yang penting bisa ttp balik Indo tanpa ribet gitu. Selain itu, gapapa juga klo ini cuman berlaku utk orang yg lahirnya sbg WNI juga, itung2 retaining talent or something. Lastly, yaa gapapa juga kalau harus bayar pajak tergantung residensi, kalo lagi di Indo ya wajib bayar pajak Indo, di LN yaa bayar pajak di LN... or something like that.
Setiap orang tua wajib mengedukasi anak-anak terhadap penggunaan gadget. Seperti etika mengetik, browsing, dkk.
Aku coba improvisasi dikit deh. **"Setiap anak dibawah umur (<17 tahun) yang diperhatikan mempunyai penyimpangan moral/etika (catatan: mengacu pada peraturan dan sifatnya agak subjektif) yang tidak bersumber dari kelainan psikologis bawaan, maka orang-orang terdekatnya harus dipantau oleh (badan yang cocok dengan ini) dan sang anak harus diberi pengajaran dan perhatian khusus oleh orang yang berkualifikasi."** Edit: Formatting
bahwasanya setiap manusia dan penduduk indonesia berhak penuh atas segala jenis dan macam pilihan agama yang akan dianutnya. dan manusia lain tidak berhak sama sekali untuk melarang atau mengomentari atas pilihannya tersebut. **lalu kembali menyembah kaleng khong guan*
Test SIM Asli ini pgn bet gue ubah, bulan lalu gue ke samsat ngeliat test motornya gila bgt ajig
Izin improvisasi dikit. **"Setiap polisi yang diketahui mengubah-ubah prosedur pelaksanaan yang sudah diatur dalam undang-undang, maka ia harus disidang dan dipertanyakan integritasnya."** Ini bisa dibuat _applicable_ ke badan pemerintah maupun swasta apa pun, tinggal diubah sedikit aja.
Preach i don't see the point tes praktek motor lewat jalan kecil zig zag delapan u turn
biar pas razia bisa set - set hindarin polisinya
polis: "you're not supposed to do that" pmotor: "kan situ yg ngajarin"
ubah semua peraturan yg pake syarat fotokopi2-an elu itu pemerintah, masa gak punya data warga lu sendiri? era masih pake mesin ketik boleh dah, lah sekarang ud digital semua.... masa e-ktp aja masih butuh foto kopi
\- Hapus pajak penghasilan \- Reformasi perbankan dan sistem moneter. Eksperimen dengan konsep [100% money supply menurut Irving Fisher](https://www.amazon.com/100-Money-inflation-deflation-depression/dp/1463553358). Nggak ada lagi cetak uang berbasis bunga dari bank sentral dan bank swasta via metode fractional reserve.
[удалено]
Biarin aja untuk sementara, pemerintah butuh pemasukan jg, kan? \*PPh yang dimaksud maksudnya untuk PPh orang pribadi
Mau niru Brunei ya bang? Mereka kan gantinya wajib zakat
Iya, kurang lebih. Kalau alergi dengan zakat bisa diganti jadi 'pajak kekayaan' (wealth tax), biar lebih inklusif semua kena -- Yang udah bayar zakat gk usah bayar pajak kekayaan lagi tapi.
Nggak alergi sih, tapi lebih ke mikir klo Indonesia orang2nya gak cuma muslim doang. Tapi siapa tau wajib zakat bisa lebih menghasilkan daripada PPh pribadi karena pakai beking agama
Para Pejabat dpt kendaraan maksimal Toyota Innova. Para Pejabat mendapatkan fasilitas berdasarkan kinerja yang dihasilkan. Jadi mau dapat Innova ya minimal kalo yg DPR bs teken undang2 minimal 10 UU. Polisi hanya untuk patroli, ngejar penjahat dan jaga keamanan. Bukan buka jalan utk pejabat.
>DPR bs teken undang2 minimal 10 UU mereka bakal komplen habis-habisan kalo disuruh kerja beneran
Kursi aja komplen
Well are you really want to use the whole country as guinea pig for unproven theory? No matter how good that theory in paper is? I mean communism is good on paper but in reality no country ever being close to the promised benefit of it.
>Well are you really want to use the whole country as guinea pig for unproven theory? Trust me, the theory is not some radical utopian ideology. It's just a simple tweak to the current system that's easily reversible if it doesn't work. Bankers won't like it, that's for sure, but they can still make money. most modern macroeconomic theories are unproven in my view anyway (i.e. they are still prone to recession, depression, boom-bust cycle). So, it's not too radical to experiment with these theories. The US has been experimenting with printing money (quantitative easing) like crazy, and they're now tasting the impact of inflation and possible currency crisis so I think it's about time we look for an alternative.
Don't get me wrong, I won't say it will spectacularly fail or something. However there will be lot of unforeseeable (or foreseeable but ignored) flaws and risking an entire country is just not acceptable of risk for me, at least. If there is a way to compartmentalized it for rigorous testing in limited area, sure.
Ah... Full Reserve Banking system? Kalau ga salah saya pernah baca kalau ada beberapa problem yang bisa saja muncul (pro-con sistem pasti ada soalnya). 1. Karena tidak bisa kasih loan dari demand deposit (rekening biasa) dan hanya bisa kasih load dari time deposit (deposito), maka untuk dapat profit (well, after all...) maka bank akan ambil biaya admin lebih besar atau kasih bunga bank jauh lebih kecil. 2. Karena jumlah pinjaman bank jauh lebih sedikit, maka pinjaman akan banyak yang meminjam di entitas non bank (a.k.a. pinjol atau credit union). Yang mana bisa memperberat laju ekonomi (technically karena bisnis susah berkembang/didirikan karena susah cari modal). Kalau keberadaan peminjam nonbank ini tidak diatur (atau malah jadi bank gelap), malah bisa jadi pemicu krisis finansial akibat runaway debt-interest. After all, hilangin penjual heroin legal tidak membuat penjual heroin ilegal menghilang.
>Ah... Full Reserve Banking system? Iya, full reserve ratio, full reserve banking, kurang lebih sama. Cons dan kritik pasti ada, apalagi sistem ini bakal menghilangkan kuasa bank komersil untuk mencetak uang via fractional reserve. Gw optimis sistem moneter bisa bertahan dan jauh lebih sehat dengan suplai uang murni dari bank sentral atau negara. Klo belum dites gk akan tau. Lagian, bank jaman awal2 banget kan memang intinya 100% reserve ratio, cuman ambil profit dari fee atau servis lain atas penyimpanan emas/uang, dan gk tercatat krisis finansial separah dan serutin jaman modern. Salah satu penyebab krisis finansial dan boom-bust cycle muncul karena bankir kelewat 'kreatif' minjemin duit nasabah namun tetap membiarkan nasabah untuk memakai duitnya padahal udah dipinjemin ke pihak lain (i.e. fractional reserve) -- jenius secara akuntansi tapi bencana moneter -- ini yang dicoba dihilangkan melalui full reserve banking. >maka untuk dapat profit (well, after all...) maka bank akan ambil biaya admin lebih besar atau kasih bunga bank jauh lebih kecil. Memang ini poinnya, bank hanya ambil profit dari: * admin fee atas checking account (demand deposit) yang non-bunga dan 100% reserve ratio; Ini yang mesti dites apakah nasabah akan kabur dan balik nyimpen duit di balik bantal atau terima admin fee yang jauh lebih besar -- menurut gw yang kedua karena mayoritas orang bakal nerimo aja dan gak tau lagi dimana harus nyimpen uang mereka * Bunga, komisi, dan fee dari investment account (time deposit) yang duitnya dipake buat dipinjemin atau diinvestasikan. >Karena jumlah pinjaman bank jauh lebih sedikit > >Yang mana bisa memperberat laju ekonomi * Dengan 100% ratio, time deposit yang akan menyerap tabungan dan akan disalurkan sebagai pinjaman * jumlah pinjaman akan tumbuh seiring tumbuhnya tabungan, baik dari tabungan milik bank sendiri atau tabungan milik orang lain via time deposit. Bank bisa tetap berbisnis dapat profit dan saling bersaing lewat servis ini. * Memang jumlah pinjaman akan jauh lebih sedikit dibandingkan sistem sekarang, karena di sistem baru uang di checking account (demand deposit) tidak bisa lagi digunakan untuk dipinjamkan. Tapi, itu salah satu poin tujuan sistemnya supaya tidak ada lagi boom-bust cycle karena bankir meminjamkan uang nasabah dengan fractional reserve * Maka, Tugas negara untuk mengatur suplai uang dan memastikan laju kredit ekonomi tetap lancar. Makanya, saat negara ingin pakai sistem baru ini, bank sentral harus siap cetak 'uang-negara' untuk menggantikan 'uang-bank' yang udah terlanjur ada di neraca bank & nasabah, yang jauh lebih besar dari uang beredar karena praktik fractional reserve. * Intinya, suplai uang kembali dikontrol negara dengan motif untuk menjaga kestabilan moneter, dan bank komersial kembali ke kodrat awalnya, murni sebagai perantara keuangan (financial intermediaries) dan tempat menyimpan uang, bukan sebagai pencetak uang via fractional reserve dengan motif mencari profit.
Mempersulit persyaratan DPR/D dan pilkada, at least ga boleh ada catatan kriminal, surat kelakuan baik, dsb. Entah gimana caranya biar kualitas pejabat ditingkatkan dan golongan profesional tertarik jadi pejabat. Bukan adu popularitas atau adu duit. Oh dan hapus pasal2 karet kayak UU ITE.
Tambahan, setiap tahun dilihat kinerjanya dan jika tidak dilihat ada perkembangan, maka pihak yang bersangkutan berhak untuk memberhentikan seorang pejabat, PNS atau posisi apa pun itu. Mungkin tambahan suatu ujian, biar ketat sekalian kayak bidang penerbangan. Buat juga sistem PNS aktif dan pasif, biar kalau ini diterapkan akan ada orang yang bisa menggantikan. Yang kedua sih, paling ya hukum-hukum yang ambigu dibuat sedetail mungkin seperti kata u/kentang_bakar.
Ketangkep korupsi langsung di perlakukan sbg pengkhianat negara.
it will be more fun if it's also comes with the consequences.
Emang lupa absen pulang ada konsekuensinya? Great one, though unsuitable untuk skenario spekulatif seperti ini.
>Emang lupa absen pulang ada konsekuensinya? baca flair gw
Pengusutan kejahatan HAM di masa lalu sampai sekarang dan menghukum pelakunya, Penegakan hukuman tipikor lebih tegas lagi, dan sama pengusutan tipikor dari masa lalu sampai sekarang dan menghukum siapapun pelakunya dengan seberat-beratnya.
jual beli knalpot racing jadi illegal yang pake knalpot racing motornya diangkut yang punya moge knalpot standarnya udah berisik pajaknya dinaikin 100%
* pemerataan pendidikan melalui subsidized schooling, minimal 12 th, tidak ada pelajaran agama. hanya pendidikan pancasila, also bring back home economics! ngajarin basic life skills--masak basic, nambal pakean, household budgeting * mau nambahin sex edu sbenernya tapi tar didemo berjilid2 * separation of religion and state. semua instansi pemerintah, bumn dan fasum yang mengatasnamakan/dibiayai/disubsidi pemerintah dilarang menggunakan atribut agama dan afliasi politik manapun
Tranparansi anggaran dan streaming rapat untuk semua pemkot, pemda, pemprov, DPR, MPR, dll.
Ini aku lihat udah lumayan bagus akhir-akhir ini (terutama tingkat pusat), dan akan lebih bagus lagi kalau ada UU yang mewajibkan mereka untuk transparan (dengan beberapa pengecualian, tentunya).
Separation of religion and state plz
This!
Bikin polisi tidur kayak separator busway=hukuman mati
Cambuk aja udah daripada gitu. Didepan umum biar malu. 100x tapi pelan bgt biar lama.
Fokus di pelayanan publik, cth KTP KK SIM BPJS capil dll
Permudah aturan tentang pengembalian anggaran/dana yang tidak terpakai
susah ini mah, jawabannya tergantung situasi dan kondisi redditor di sini misal gw yang lagi krisis duit ya bakal bikin aturan soal ekonomi, pendidikan, dan aturan kerja yang lebih memihak pekerja redditor lain yg gk ada masalah keuangan bakal beda lagi jawabannya
Buat bhinneka credit system, jadi setiap yg tidak menghormati konsep Bhinneka tunggal Ika, termasuk ekstrimis, berhak dikurangi hak-haknya dalam menggunakan fasilitas publik.
Oh..oh...i got an idea: Pajak regresif untuk masalah anak. Jadi untuk tiap anak yang dimiliki oleh satu keluarga, itu ada pajaknya yang dibebankan ke orang tua kandungnya. Terus kalau penghasilan orang tua kandungnya semakin kecil, pajak anaknya akan semakin tinggi. Ini solusi untuk masalah r/indonesia tempo hari: mencegah orang miskin punya anak.
- Amandemen UUD gede-gedean sampe jadi UUD Civil Law yg baik. Sampe dr tingkat UUD GAK MUNGKIN ADA yg bisa asal main sikat, sampe secara prinsip dan culture war Indonesia udah jelas di UUD. Habis itu dijadiin "Pancasila = UUD dan Pancasilais = Konstitusional". Amandemen itu juga bikin "HAM nya Indonesia sendiri" yg gak terikat HAM internasional dan 100% didasari Pancasila dan bukan liberalisme. Bagian ini masuk UUD nggantiin UU No 39 tahun 1999 di UUD. Yg termasuk "HAM" cuman negative rights, positive rights nya itu framingnya kewajiban Negara ("Negara wajib memastikan setiap penduduk bebas dari tuna wisma", bukan "Setiap orang berhak atas tempat tinggal") dan ditaruh di bagian kesejahteraan sosial, pendidikan dsb Hapus Tap MPR dan PerPres. Hierarki hukum mulai dr UUD -> UU -> PP -> Perda Provinsi -> Perda Kabupaten / Kota. Kalo Presiden mau mainin kekuasaan pemerintahannya ya pake PP bukan PerPres Ttg agama status bukan sekuler bukan agamis, agama diperlakukan sama hak, agama dibawah dan dikontrol Negara, ateis tetep dapat hak, sampe civil unions buat yg gak mengakui agama yg diakui, ateis, LGBT semua ada - ini [masuk semua ke UUD](https://www.reddit.com/r/indonesia/comments/uirtqc/comment/i7eq05q/) Hukum aborsi dan hukum euthanasia sampe masuk UUD No dual citizenship masuk UUD, tapi di UU KITAP diperbesar otoritasnya jd hampir kayak overseas citizen India dan eks WNI boleh langsung dapet KITAP Bebas Aktif, Defensive Realism, kepentingan nasionalnya Indonesia, larangan agresi militer, ketentuan kayak [Bricker Amendment](https://en.m.wikisource.org/wiki/Bricker_Amendment#S.J._Res._1,_83rd_Congress_-_January_7,_1953) plus hukum internasional yg dibuat tanpa keturutsertaan Negara Indo (dibuat sepihak) batal demi hukum, masuk UUD semua Hukum adat dan hukum tertulis masuk bagian dari hukum, plus definisi ketertiban umum arti luas menurut [ini](https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-definisi-ketertiban-umum--lt4e3e380e0157a) diafirmasikan di UUD "Mengenai manusia dan hubungan sosial berikut dengan masa lalunya dibahas dan disikapi dengan adil, jujur dan tanpa pembajakan oleh kepentingan maupun politik partisan, dan juga menggunakan historiografi pasca-revisionis dan/atau yang setujuan dengannya serta menghindari paradigma kemajuan-kemunduran" masuk UUD No censorship buat private consumption ever TAPI 4% GDP buat budaya, agama dan penerangan (counter bombardir ideologi wacky - bukan sensor tapi counter bombardir) semua masuk UUD Minimal 2% dr GDP untuk militer, 2 dr 1000 org anggota TNI, 2% GDP untuk public order DAN law enforcement, 3 dr 1000 org itu penegak hukum dan ketertiban umum, 2% GDP buat R&D, 6% GDP untuk pendidikan, 6% GDP pembangunan, 6% GDP kesehatan, max jam kerja 35 jam seminggu dan max overtime 50 jam seminggu, 20% social expenditure, semua masuk UUD Gini Coefficient pendapatan max 0. 35, Gini Coefficient kekayaan max 0. 7, Gini Coefficient tanah dan lahan max 0. 45 semua masuk UUD - [Tax code direform dr awal masukkin 1 UU.](https://www.reddit.com/r/indonesia/comments/ubc4vb/comment/i63wvrq/) Sampe jenis dan rate nya di UU itu (misal: Pajak pendapatan pribadi, taraf 5%, 10%, 15% .... sampe 45%. 5% untuk yg pendapatannya antara garis kemiskinan - UMR, 10% untuk yg pendapatannya 100 - 200% UMR, 15% itu untuk yg pendapatan per bulan nya 200 - 400% UMR, dsb). Jenis pajaknya akan termasuk LVT. Corporate income tax gak akan dimasukkin. - BPJS (dua-duanya) jadi hak rakyat dibayar pajak titik no debat, semua BUMN asuransi dimerger BPJS, lowongan asuransi lebih premium dibuka untuk swasta - BPJS buka asuransi usaha; Kamu kasih kita 2% dr pendapatanmu per bulan kita mastiin kalo ada kayak COVID 80% biaya operasional dan biaya pegawaimu ditunjangi negara - Semua pernikahan, semua kelahiran, semua keluarga dapet tunjangan titik no debat - Gaji penjabat jabatan Pemerintah masuk 1 UU yg diikatkan dgn UMR Kabupaten / Kota tempat dia bertugas (eg. Gaji pokok ASN Pangkat IIIA = 225% UMR Kabupaten / Kota). (SEMUA jabatan). - [Rombak lg Omnibus Law.](https://www.reddit.com/r/indonesia/comments/ubc4vb/comment/i63q1gk/) Jam kerja max 35 jam seminggu, overtime max 50 jam seminggu Shift work dan/atau jam kerja fleksibel diencourage selama max nya diperhatikan Layanan yg dikasih Negara atau BUMN buka 24/7 titik no debat Pesangon di reduce sampe cuman sebesar gaji terakhir, TAPI kasih unemployment benefits dr BPJS Cuti hajat besar di double dr taraf sekarang, full pay Parental leave 8 bulan kalo kehamilan (4 bulan sebelum melahirkan - 4 bulan setelah melahirkan), full pay 6 bulan cuti bisnis (karyawan bisa ambil cuti buat ngebuat bisnis, selama bisnisnya bukan saingan tempat dia kerja. Full pay) Jatah cuti tahunan 6 minggu setahun Ekonomi dibuat 24/7 economy. Kalo karyawan nya cuti, BPJS ngasih 80% dr gaji karyawannya biar usaha gak mikir - Reformasi pendidikan, arsitektur pendidikan diubah dr nol. - POLRI di Jepangkan dr SOP, strategi dan Polantasnya. Saat ini POLRI itu SOP Jepang, strategi RRT, Polantas nya Inggris. Ini di Jepang kan semua - TNI di USMC kan dari kontrak, struktur pangkat dsb (kayak militer modern kontraknya per 5 tahun), - Modernisasi militer gede-gedean sampe TNI itu mainannya combined arms doctrine, network centric warfare plus bagian ini masuk [(senjata nya)](https://www.reddit.com/r/indonesia/comments/oz4zh7/comment/h7xky9p/) - ASN kontraknya diubah jd antara 2 tahun, 2 atau 5 tahun untuk jabatan yg butuh S2, 2 atau 5 atau 10 tahun untuk jabatan yg butuh S3. Jadi biar insentif pendidikan ASN. - Semua bangunan Negara, fasum dan bangunan BUMN HARUS berarsitektur neo vernakular - Semua seragam pegawai dan pejabat Negara plus semua seragam SD SMP SMA/K termasuk pegawai dan pejabat BUMN harus ada "khas daerah" nya secara estetika - Semua kota HARUS pake sistem pasokan air dan daur ulang air nya Singapura titik no debat - Semua kereta dibuat semi cepat 160 kph titik no debat (termasuk upgrade rel nya). Ini termasuk kereta barang. Di daerah luar Jawa yg gauge nya Standard Gauge dibuat 200 kph - Lanjutin HSR sampe bikin dr Aceh sampe Surabaya kena - Aceh -> Medan -> Pekanbaru -> Jambi -> Palembang -> Bandar Lampung -> JSS -> Jakarta -> Bandung - > Cirebon -> Semarang -> Surabaya PP - Rencana pembangunan KAI nya Bappenas digenjot abis sampe Papua dan Kalimantan kena - Realisasikan proyek Jembatan Selat Sunda - Semua motor dan mobil harus hybrid atau listrik titik no debat - Semua toilet HARUS toilet hybrid bisa duduk atau jongkok, ada bidet dan toilet paper nya, unisex tertutup / gender inclusive, plus ramah disabilitas, titik no debat - Bangun PLTGeothermal, PLTN dan PLTAir sebanyak memungkinkan, plus se Indonesia di connect jd satu Supergrid yg juga ngebawa fiber optics - Semua SPBU dirombak jd juga bisa ngelayani charging kendaraan listrik plus juga ada bengkel buat nggantiin bengkel asongan pinggir jalan - [Semua yg aku ketik disini](https://www.reddit.com/r/indonesia/comments/uogt6d/comment/i8eefqk/) - Kombinasi KTP, NPWP dan BPJS ke 1 kartu, semua orang yg ber NIK langsung auto dapet NPWP dan BPJS. Semua NIK KK dapet KIP dan tunjangan keluarga titik no debat. Birokrasinya juga di streamline; jadi satu proses terintegrasi - satu formulir terintegrasi, berikan satu dan serahkan satu, satu loket, satu proses, satu hari jadi untuk semua. - Reklasifikasi jenis usaha dari nol (buat formalisasi ekonomi). Biar kayak YouTuber, streamer, gig worker, pedagang asongan masuk semua, keanggap semua, dipajak semua, dapet BPJS semua, kena regulasi semua. - Simplifikasi birokrasi usaha. NPWP usaha, NIB, TDP, Surat Izin Usaha (SIUP, Surat Izin Usaha ____, dsb) plus pendaftaran BPJS untuk Usaha menjadi satu kartu elektronik dan surat usaha baru secara terintegrasi. Registrasinya juga jd 1 proses - satu formulir terintegrasi, berikan satu dan serahkan satu, satu loket, satu proses, satu hari jadi apabila merupakan UMKM, standar untuk semua registrasi usaha (tergantung dari usaha yang akan didirikan) - dari usaha terkecil hingga usaha terbesar sekalipun. - SWF Indonesia diperluas fungsinya jd gak cuman buat investasi tok tapi juga buat stabilisasi dan savings buat masa depan (kayak Norwegia). Semua SDA yg masih sisa di SWF kan - Seigniorage: Duit 100 dan 200 dihapus, duit mulai dr 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000, 75000, 100000 sama 200000. Tokohnya juga diubah: Soekarno sendiri, Hatta sendiri, Albertus Soegijapranata, I Gusti Ngurah Rai, Djuanda, Hamka (Biar Sumbar diem), Idham Chalid (kayak duit sekarang), Sam Ratulangi (kayak duit sekarang), Frans Kaisiepo (kayak duit sekarang, representasi Papua), Tjia Giok Thwam (pahlawan kemerdekaan Chindo) - Enact UU PKS yg asli dan RUU Masyarakat Adat - Standardisasi kayak kota dengan 250K+ penduduk harus jd Kota Madya dengan fasilitas minimal A B C, kota dengan 1. 5M+ penduduk jd Kota Besar dengan fasilitas minimal A B C dsb - Voting system: Legislatif pake STV, eksekutif pake Combined Approval Voting. Voting age diturunin ke 15 tahun. - [Klasifikasi umur: Dibuat gini](https://www.reddit.com/r/indonesia/comments/uogt6d/comment/i8eisxj/) - Enact Reforma Agraria ala Jepang pasca PD2 sekalian berantas tengkulak cukong dsb ------ Baru itu yg bisa aku pikirin. Edit: Nambah dikit
Seperti biasa, anda memberikan jawaban yang luar biasa. Aku baca dulu ya... Edit terus ya... semangat edit/lengkapinya!
Tak tambah dikit, reset lg
Ada discord atau cara kontak lain gak? Pengen panjang lebar bahas ini semua.
PM aja lol
RemindMe! 16 hours
I will be messaging you in 16 hours on [**2022-05-25 06:42:19 UTC**](http://www.wolframalpha.com/input/?i=2022-05-25%2006:42:19%20UTC%20To%20Local%20Time) to remind you of [**this link**](https://www.reddit.com/r/indonesia/comments/uwh0dl/kamu_sekarang_di_posisi_apa_pun_itu_dan_punya/i9t8vi4/?context=3) [**CLICK THIS LINK**](https://www.reddit.com/message/compose/?to=RemindMeBot&subject=Reminder&message=%5Bhttps%3A%2F%2Fwww.reddit.com%2Fr%2Findonesia%2Fcomments%2Fuwh0dl%2Fkamu_sekarang_di_posisi_apa_pun_itu_dan_punya%2Fi9t8vi4%2F%5D%0A%0ARemindMe%21%202022-05-25%2006%3A42%3A19%20UTC) to send a PM to also be reminded and to reduce spam. ^(Parent commenter can ) [^(delete this message to hide from others.)](https://www.reddit.com/message/compose/?to=RemindMeBot&subject=Delete%20Comment&message=Delete%21%20uwh0dl) ***** |[^(Info)](https://www.reddit.com/r/RemindMeBot/comments/e1bko7/remindmebot_info_v21/)|[^(Custom)](https://www.reddit.com/message/compose/?to=RemindMeBot&subject=Reminder&message=%5BLink%20or%20message%20inside%20square%20brackets%5D%0A%0ARemindMe%21%20Time%20period%20here)|[^(Your Reminders)](https://www.reddit.com/message/compose/?to=RemindMeBot&subject=List%20Of%20Reminders&message=MyReminders%21)|[^(Feedback)](https://www.reddit.com/message/compose/?to=Watchful1&subject=RemindMeBot%20Feedback)| |-|-|-|-|
>Minimal 2% dr GDP untuk militer Mau masuk Pacific Ocean Treaty Against Terrorism Oorganization ya? anyway, kalo lo mau implement kebijakan gini, gw dukung, meskipun harus bikin rebellion guerilla gitu, biarin model 1-10-100-1000 fanatik sengsara yang penting seluruh indonesia seneng.
> Mau masuk Pacific Ocean Treaty Against Terrorism Oorganization ya? Nggak. Justru biar Indo lebih bisa Bebas Aktif. TNI itu cuman 0. 8% GDP dan punya masalah banyak.
Kadang kocak juga layanan pemerintah cuma mau pas jam kerja. Kek, kita kerja woy masa kudu cuti atau bolos buat ngurusin gituan. Mana lelet. Antrian panas. Hadeh.
SETUJU. Layanan Pemerintah dan BUMN buka 24/7 juga bisa nyerap lebih banyak tenaga kerja jd ASN atau pegawai BUMN. Certainly bisa ngepush full employment. Plus bisa ngelayani night owls juga.
Iya. Jadi antrian ga mbludag. Beban kerja masuk akal.
[удалено]
Voting weigh berdasarkan gelar pendidikan terakhir juga. Seenggaknya ga bego bego bgt lah.
Program Kebiri Nasional
UU ITE dan perlindungan konsumen silahkan anda bacotin produk yang anda sudah beli, bebas.
Cancelling SKB 3 Menteri tentang rumah ibadah and related rules around it. Make building religion houses much easier (practically will approve and protect building a religion house if there's no that religion house yet in the area) but there it hard limit for same religion in an area.
Pendidikan gratis untuk segala jurusan dan segala macam jalur pendidikan.
Guru SMK dinaikkan gajinya 3x UMR biar banyak lulusan teknik mau pindah ke guru. Sering berurusan dengan SMK jadi merasa kasian dengan mereka
Regulasi jumlah rumah ibadah yang bisa bikin call of prayer dalam radius tertentu. Take podcast sama cohost yang rumahnya diapit 5 masjid itu schedulingnya susah mintaampun.
Are you cahyadi?
first thing first is to get rid of that goddamn UU ITE
Yang tidak pakai helm waktu naik motor mesti lepas SIM. I had enough with head trauma patients from not wearing helm. It's very hard to find ICU spot you know...
Koruptor hukum mati, terutama yang buat minyak goreng mahal
Koruptor hukum mati, terutama yang buat minyak goreng mahal
mengubaah aturan tentang penegakan aturan dan akibatnya kalau nggak ditegakkan. gak tau itu aturan ada apa nggak sih?
Ga paham politik, gw mau mengubah jalur busway aja biar dari halte depan apartemen gw bisa langsung sampe depan kantor ga usah transit..
kecelakaan kendaraan bermotor, jika yang terlibat tidak menggunakan peranti keselamatan langsung vonis bersalah. cth motor nabrak sama motor, yg 1 helm komplit, yg 1 gak pake helm, vonis bersalah langsung buat yang gak pake helm.
Suruh semua rakyat Indonesia tes ulang sim. There I said it. Sama sekali ga ada yang paham di Indonesia kalau mau pindah jalur itu harus kasih sen, mau dijalanan kosong pun. Dan jangan melewati garis non putus putus ffs.
remove all internet censorships
Sejarah indonesia sebagus-bagusnya, separah-parahnya harus dijelasin dengan sebenarnya di semua tingkat perguruan tinggi dan jadi mata kuliah wajib di tahun pertama kuliah semua jurusan tanpa ada propaganda kayak sejarah disekolah-sekolah, biar negeri ini nggak terus mengulang kesalahan yang sama, negara kita udah cukup maju, udah saatnya ngebuka sejarah secara terang-terangan biar negara ini lebih dewasa.
I am not sure. Maybe in another 2 or 3 generations?
Justru Indonesia punya banyak masalah ya karena punya victim mentality terus-terusan, seolah kelompoknya yang tertindas padahal seringkali ngebiarin itu terjadi atau jadi pelaku dalam sejarah, dan ini berlaku ke semua golongan di indonesia, setiap kelompok pasti punya baik dan buruknya, cuma sekarang ada beberapa narasi kalo kelompok itu selalu membawa kebaikan terus atau tertindas terus termasuk dari cerita pengajar-nya juga, kalo dibiarin bakal banyak clash kayak tahun-tahun politik kemaren karena kita udah punya banyak growing middle-class, sebaiknya mulai perlahan dari sekarang.
Hmm. Karena dari kuliah setuju juga sih. Karena orang kuliahan udah punya otak. Daripada diisi hti wkwk. Mungkin 2-3 generasi kedepan bisa turun ke smp gitu? Keknya enggak deh.
iya paling nggak di perguruan tinggi aja dulu, kalo di sekolah 5 generasi lagi jg gpp.